Pilkada yang Berbudaya

Oleh: N. A. Rizki (Anggota Presidium Gerakan kebudayaan Sumatera Barat)

Sejak Republik Indonesia ini berdiri sampai tahun 2005, tidak ada yang namanya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Pasca-Reformasi, tahun 2005, merupakan awal kembalinya kedaulatan rakyat. Kepala daerah pada semua level: gubernur, bupati dan/atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Meski UU ini sempat menuai pro dan kontra; pilkada langsung atau tidak, kita anggap saja itu bagian dari dinamika dalam berdemokrasi. Proses pembelajaran dalam berdemokrasi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya melahirkan pemilihan kepala daerah serentak dengan salah satu argumen yang paling kuat demi efisiensi anggaran.

Komisi Pemilihan Umum secara nasional telah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah digelar 9 Desember 2015. Pilkada serentak 2015 secara teknis diatur melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Pilkada serentak yang sudah di depan mata, ada baiknya kita tinjau kembali beberapa argumen yang mengkhawatirkan, di antaranya tingginya potensi konflik horizontal. Juga berkembangnya politik peninggalan Belanda, yaitu politik adu domba dengan memainkan isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Semestinya, perilaku politik tersebut sudah kita buang dan kubur dalam-dalam di Samudera Hindia. Sebab, ini tidak baik dalam demokrasi kita, yang menganut asas Pancasila. 

Gerakan Perubahan di Jalan Budaya

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama. Oleh karenanya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan ini adalah kekayaan  dan rahmat bagi Indonesia yang harus kita syukuri. Perbedaan inilah yang akan tampil mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga lebih indah, damai dan maju. Bukan sebaliknya, perbedaan malah menjadi suatu bencana bagi umat dan bangsa kita. 

Ruang dan waktu kampanye yang diberikan oleh KPU, ada baiknya dimanfaatkan sebagai momen melestarikan budaya lokal ataupun nasional. Seperti dengan mengadakan festival budaya lokal, kesenian tradisional, puisi, pantun dan lain sebagainya.

Dengan menampilkan keanekaragaman budaya tersebut, secara tidak langsung para kontestan pilkada telah ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa kita, yang sudah mulai memudar akibat pengaruh dari budaya luar atau westernisasi. 

Menebarkan kembali benih-benih cinta tanah air, nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal yang sudah mulai terlupakan akibat dari globalisasi dan westernisasi yang semakin menggorogoti budaya bangsa Indonesia. Calon kepala daerah jangan hanya jualan dan bualan janji, dengan berpenampilan bagaikan malaikat yang seolah-olah begitu gampangnya akan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. 

Gerakan dan kegiatan kebudayaan tersebut tentu akan lebih bermanfaat secara langsung juga bagi masyarakat. Dan, akan membawa perubahan yang lebih baik dan nyata bagi masyarakat di tengah  degradasi moral yang melanda bangsa kita hari ini.

Momen pilkada serentak ini, mari kita jadikan sebagai gerakan nasional pilkada yang berbudaya, yakni Gerakan Perubahan di Jalan Budaya. Di mana kembali kita mengenali dan melestarikan budaya bangsa karena kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam bernegara. Di mana, tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya itu sendiri. 

Dalam proses sosialisasi calon kepala daerah dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang berbudaya, akan menunjukkan kedikdayaan bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berbudaya. Salam Gerakan Perubahan di Jalan Budaya. (*)

Sumber: Harian Padang Ekspres, Senin 14 September 2015

Posted in: Opini,Opini dan Berita Rizki,Opini Rizki,Rizki